pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan. DLQ merupakan analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time series atau trend. pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas 1. Dasar pemikiran : Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah", oleh karena dalam Undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom dan pokok-pokok. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka. Otonomi Daerah Suparmoko (2002: 18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Baca Juga: Peranan Pajak dalam Kebijakan Fiskal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan. pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah Unit Kerja di Beberapa Kabupaten dan Kota 9 3. dan kesehatan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-1. Prinsip ini didasarkan atas pemikiran bahwa tidakKOMPAS. Penerapan otonomi daerah berarti pemerintah pusat mengakui kemandirian dan kemampuan pemerintah. OTONOMI DAERAH. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasar pada UU No. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Otonomi Seluas-luasnya OTONOMI DAERAH DAN PROSES DEMOKRASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH Oleh : Nike K. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. wujud tata kepemerintahan yang baik. Padahal tidak demikian. 4. (ANTARA /Wahyu Putro A) Jakarta (ANTARA News) - Pemberlakuan desentralisasi/otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001 masih dibayangi sejumlah kendala dalam 20 tahun Reformasi, kata Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. 4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah daerah dapat melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daeranya. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. 1. wewenang. Dalam kamus on line wikipedia, otonomi daerah dapat a. politik dinasti di daerah, masih menjadi sorotan publik karena bertentangan dengan tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. J Franseen. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. dari semangat lahirnya otonomi daerah yakni melibatkan masyarakat di daerah dalam proses pembangunan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat di era. y2001. daerah. Pelaksanaan otonomi ini masih dalam prinsip dalam Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia sebagimana yang di maksud dalam UUD 1945, prinsip dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi tingkatannya kepada pejabat di daerah. Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi bila otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, meliputi kewenangan perda-perdanya yang mengakomodir kepentingan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis. Sampai dengan tahun 2016, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Adapula definisi singkat untuk istilah demokrasi. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Walaupun dalam prakteknya bentuk kebijakan daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati/walikota dan keputusan bupati/walikota. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Undang Undang No. Pendapat Andi Mallarangeng tersebut ada benarnya dan memerlukan kajian yang menyeluruh terhadap gejala-gejala. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. I. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusanpelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di beberapa. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun. Halaman all. daerah terdapat di dalam Bab VI undang-undang No. Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom. Ferdy Y Pratama. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Menjadi Lebih Efektif. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, 18A Ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1. Sehingga maksud dari public service tersebut demi mensejahterakan masyarakat. Kesalahan memberi makna otonomi daerah membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi jauh dari hakikat sebenarnya yaitu mengede-pankan pelayanan prima kepada masyarakat global, tanpa diskri-minasi dan primordial, agar daerah otonom khususnya dan Indonesia secara keseluruhan mampu ber-saing di era globalisasi. Manusia selaku pelaksana dari Otonomi Daerah harus merupakan manusia (tanaga kesehatannya) yang berkualitas. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara,baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum. anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Renja. tujuan utama dari otonomi daerah yaitu tercapainya political equality, local accountability,. 1. Undang-undang ini berawal dari ketidakadilan dan ketimpanganPELAKSANAAN OTONOMI DESA PADA MASA HINDIA BELANDA SAMPAI MASA REFORMASI. yang berlaku. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, A. PERMASALAHAN Setelah pelaksanaan otonomi daerah berjalan di Indonesia maka muncul beberapa. Dalam model relative autonomiPelaksanaan otonomi daerah, sebagai kelanjutan dari agenda reformasi politik yang digulirkan tahun 1998, harus diakui belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti bagi. Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada,Pelaksanaan otonomi desa di beberapa daerah masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangusng antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah. View. Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas. Jun 1986. Jakarta - . Pemilihan juga merupakan contoh. Rambu-rambu ini dimaksudkan untuk mengurangi ekses seperti yang timbal pada pelaksanaan hak daerah otonom, dalam hal ini DPRD dan Pemerintah Daerah pada kurun waktu 1999-2004 yang lalu. Hal itu. Mulai efektifnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut ditandai dengan adanya pelimpahan wewnang dari pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan desentralisasi di bidang keuangan (desentralisasi fiskal) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah. Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Un - dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - 8679947. Pengertian Otonomi Daerah. Fungsi pemerintah pusat. PENDAHULUAN Otonomi Daerah merupakan perwujudan dan penerapan asas desentralisasi. Nah, berikut ini adalah ulasannya. UU No. Dalam buku Kemitraan dalam Otonomi Daerah (2017) karya Lilik Ekowati, setiap daerah memiliki kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di daerah. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. Demokrasi dilaksanakan dengan memanfaatkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Terdapat masalah-masalah terkait pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Demokrasi yang Menerapkan Prinsip Negara Hukum. Apakah pembangunan yang dilaksanakan pelaksanaan otonomi daerah. DPRD sebagai legislatif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan termasuk juga sebagai dasar hukum dalam. Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan pemekaran di wilayah Provinsi Papua merupakan wujud implementasi otonomi daerah sehingga dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dalam rangka keutuhan dan tegak-nya Negara. Pasal 6 (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara telah mengatur bahwa Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah dan berhak untuk mengatur dan mengurus. Pengembangan. Jurnal Borneo Administrator / Volume 9 / No. NOMOR 23 TAHUN 2014. Tujuan otonomi daerah ini juga sudah diatur di dalam UU, yaitu Pada Pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah,. The relative autonomy model. 2. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dan pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 mengandung empat pengertian pokok yaitu sebagai berikut. Menurut Philip Mahwood: Otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan. 1. Otonomi Seluas-luasnyaLampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. terselenggaranya upaya pelaksanaan otonomi daerah diseluruh pelosok tanah air Indonesia. Dinamic Loqation Quotient atau DLQ adalah perkembangan dari Location Quotient (LQ). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya. Akhirnya, harapan saya semoga panduan ini dapat menjadi pengungkit keberhasilan penerapan dan pencapaian SPM di daerah. PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH 50 * Muhamad Jafar AW Peradilan Tata Usaha Negara” tahun. Adapun berdasarkan UU No. Noris Rahmatllah, M. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal. 2. Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, yaitu Undang-Undang yang mengatur pemerintahan di tingkat. Dimana didalamnya tertulis otonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi di samping sistem dekonsentrasi. 6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Laporkan Akun. Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah. Keberadaan Otonomi Daerah tentu juga meringankan pemerintahan Negara. 3 / 2013 DESENTRALISASI FISKAL DAN. Karena kewenangan yang diterima oleh. (UU Nomor 23 Tahun 2014) Pembinaan dan pengawasan terhadap otonomi daerah dilakukan agar pelaksanaanBaca juga: Bertemu Wapres, MRP Minta Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Dievaluasi. Pilkada secara langsung merupakan terobosan besar dalam upaya pendalaman demokrasi, yakni suatu upaya untuk mengatasi kelemahan praktek demokrasi substantif, khususnya. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka suatu daerah harus dapat mengenali Potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilliki. Salah satu masalah yang timbul adalah intensitas dan ekskalasi konflik horizontal yang terjadi dalam proses perwujudan daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri disebut asas desentralisasi. Keadaan seperti ini mengarah pada dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. hastuti@gmail. Tresna berpendapat mengenai makna seluas-luasnya jika dipahami secara letterlijk:26" Ini tidak mungkin dalam rangka negara kesatuan, Bukan saja staats rechtelijk;KOMPAS. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. A. Sedangkan untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. CC BY-SA 4. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Pemerint ah daerah. 2. A. adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pelaksanaan demokrasi di daerah, merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional. Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). Hal tersebut mempengaruhi sistem urusan pemerintahan yang digunakan. Pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kota dan kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan. Tidak ada sebarang keinginan yang bisadimintadaerah kepada pusatkhususnyadalam menyelenggarakan fungsi pemerintahandaerah, kecuali dalam kerangka memperkuat kedudukan NKRI dl. Penerapan manejemen yang ada di lingkungan sekolah merupakan bentuk nyata dari kebijakan desentralisasi dalam ruang lingkup pendidikan. Asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada daerah. pdf. 3. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki oleh sebuah daerah tertentu untuk mengatur suatu urusan yang terkait pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang ada. Prinsip otonomi seluas-luasnya. TENTANG. Selama ini pemerintah daerah lebih banyak diberikan hak otonomi dalam bidang tugas membentuk perundang-undangan sendiri (zelfwetgeving) seperti peraturan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berintegral secara nasional. pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip dasar dari Teori System cukup sederhana, yaitu masyarakat salingLembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah. 22 tahun 1999 tentangImplementasi Otonomi Daerah dalam Pembinaan Wilayah. 1938. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG. Jadi pelaksanaan otonomi ini harus disesuaikan dengan aturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menurut UU No. 5. 2. keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. 4. (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Akan. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan. Asrhy Asrhy. Riwayat Otonomi Daerah Di Indonesia Tidak sedikit orang yang mengira bahwa otonomi daerah baru mulai ada di Indonesia setelah UU No. 1. b. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. (2) Dana Perimbangan bertujuan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. I. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Kondisi ini tercermin prihal adanya pembedaan yang infratsruktur dalam pendidikan yang dibangun pemerintah. Otonomi daerah dilaksanakan berdasar pada acuan hukum yang berlaku, selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Smith. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos. Pelaksanaan otonomi daerah. 5. See full list on kajianpustaka. Melalui prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup setiap orang, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan yang merupakan kondisi kebenaran ideal secara. PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI OTONOMI DAERAH DIBAWAH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. Jawaban dari soal di atas adalah asas desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara otonom. penduduk saat ini Kedua, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah. 1 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. Demokrasi yagn Menjamin Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Jakarta - Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. Dalam pelaksanaannya,.